Begini Penjelasan Terkait Penanganan Perkara Pencabulan Siswi SPI Batu dengan Terdakwa Koh Jul

SURABAYA - Dalam kurun waktu dari bulan Oktober tahun 2009 s/d 2011, saksi korban berinisial SDS yang saat itu masih bersekolah SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Julianto Eka Putra dengan modus bujuk rayu atau tipu muslihat  dengan kata-kata penuh motivasi.

Baca juga: Jaksa Agung RI Burhanudin Resmikan Kantor Kejati Jabar

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap kurang lebih ada 9 (sembilan) orang korban lainnya yang mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi  yang menjadi saksi pelapor hanya 1 (satu) orang, " kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, SH. MH., yang disampaikan Kasipenkum Fathur Rohman dalam keterangan tertulisnya kepada wartaadhyaksa.com pada Selasa (19/7/2022).

Menurut Fathur, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menghendaki untuk menyetubuhi saksi Sheren Della Sandra dengan bujuk rayu berupa kata-kata motivasi bahwa terdakwa akan mengembangkan dan mendidik langsung saksi Sheren Della Sandra agar dapat menjadi pemimpin besar. Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan terdakwa merupakan wujud kesengajaan (opzet). 

Baca juga: Kajati Jatim Dr Mia Amiati : Memaknai Ibadah Qurban

Dalam persidangan fakta yang terungkap, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan petunjuk serta Barang Bukti (BB) dapat  dikemukakan fakta bahwa terdakwa. Telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, " ujarnya.

Adapun ahli yang dihadirkan di persidangan ada 3 (tiga) orang :

Baca juga: Kajati Jatim Mia Amiati : Bagimana Memaknai Hikmah Ramadhan di Tengah Pandemi Covud -19

1, Ahli Forensik2. Ahli Psikologi Kliinis3. Ahli Pidana

Jumlah saksi : 20 orang

Baca juga: Sidang Lanjutan Mahasiswi Bunuh Bayinya Agenda JPU Hadirkan Saksi Ahli Forensik

Fathur juga mengatakan, Akibat dari perbuatannya, pasal yang didakwakan yakni:

Pertama, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Ancaman Pidana Maksimal 15 tahun.

Baca juga: Kejati Jatim Terima Studi Strategis Dalam Negeri PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI

Kedua, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Ancaman Pidana Maximal 15 tahun.

Ketiga, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. atau Keempat, Pasal 294 ayat (2) ke (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Ancaman Pidana Maximal 15 tahun.

Keempat, Pasal 294 ayat (2) ke (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Ancaman Pidana Maximal 7 tahunAlat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari keterangan para saksi, surat, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 181 Ayat (1), (2), pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP. 

Dengan demikian barang bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti sah yaitu alat bukti Petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, " pungkas Fathur. (Jon)